Pengertian
Kebijakan Deviden
kebijakan
deniden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan
pendapatan perusahaan. Kebijakan deviden (devident policy) merupakan keputusan
apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada
pemegamng saham dalam bentuk deviden atau akan ditahan untuk menambah modal
guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Rasio pembayaran deviden
(devident payout ratio) menetukan jumlah laba di bagi dalam bentuk deviden kas dan laba yang ditahan sebagai sumber
pendanaan. Rasio ini menunjukkan presentasi laba perusahaan yang dibayarkan
kepada pemegang saham biasa perusahhan berupa deviden kas.apabila laba
perusahhan yang ditahan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan
sebagai deviden menjadi lebih kecil. Dengan demikian aspek penting dari
kebijakan deviden adalah menentukan alokasi laba yang sesuai diantara
pembayaran laba sebagai deviden dengan laba yang ditahan di perusahaan
Pendapat
Kebiajakan Deviden
Ada
dua pendapat mengenai relavansi kebijakan deviden, yaitu pendapatan yang
menyatakan bawha deviden tidak relavan dan pendapatan yang menyatakan bahwa
deviden adalah relavan dalam kaitannya dengan kemakmuran pemegang saham.
A. Pendapat
Tentang Ketidakrelavanan Deviden (Irrelavant Theory)
Pendapat
ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. M&M memberikan argumentasi
bahwa pembagian laba dalam bentuk deviden tidak relavan. M&M menyatakan
bahwa, deviden payout ratio (DPR) hanya merupakan bagian kecil dari kepetusan
pendanaan perusahaan. DPR tidak mempengaruhi kekayaan pemegang saham. M&M
berargumentasi bahwa nilai perusahaan ditentukan tersendiri oleh kemampuan
aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba atau kebijakan investasi. Jadi dalam
rangka membagi laba perusahaan menjadi deviden dan laba yang ditahan tidak
mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam hal ini M&M berasumsi bahwa adanya
pasar modal sempurna, dimana tidak adanya biaya transaksi, biaya pengembangan
dan tidak adanya pajak.
B. Pendapat
Tentang Relavansi Deviden (Relavant Theory)
Pendapat
ini coba membantah pendapat ketidakrelavanan pembayaran deviden. Sejumlah
argumentasi diajukan untuk mendukung posisi yang kontrakdiksi yaitu bahwa
deviden adalah relavan untuk kondisi yang tidak pasti. Dengan kata lain, para
investor dapat dipengaruhi oleh kebijakan deviden. Pendapat ini terutama
ditujukan untuk keadaan yang yang penuh ketidakpastian. Argumen argument
tersebut antara lain:
1. Preferensi
atas deviden
Para
investor tertentu mungkin mempunyai pilihan deviden daripada keuntungan sebagai
akibat perubahan harga saham (capital gain). Pembayaran deviden merupakan
alternatif pemecahan dalam kondisi ketidakpastian para investor tentang
kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) perusahaan.
Deviden akan diterima saat ini dan terus menerus tiap tahun, sedangkan capital
gain akan diterima untuk waktu yang akan datang jika harga saham naik. Dengan
demikian perusahaan yang membayar deviden akan memecahkan ketidakpastian
investor lebih awal dari perusahaan yang tidak membayar deviden.
2. Pajak
Atas Investor
pajak
memiliki banyak pengaruh yang berbeda beda. Karena pajak capital gain lebih
kecil daripada pajak penghasilan deviden, maka perusahaan mungkin lebih
menguntungkan untuk menahan laba tersebut. Sebaliknya apabila pajak penghasilan
deviden lebih kecil daripada pajak capital gain, maka lebih menguntungkan bila
perusahaan membayar deviden. Sedangkan mengenai perpajakan ini tergantung pada
peraturan pajak di masing masing negara.
3. Biaya
Pengembangan
Biaya
pengembangan (floatation cost) adalah biaya yang berhubungan dengan penerbitan
surat berharga, seperti biaya pertanggungan emisi, biaya konsultasi hukum,
pendaftaran saham, dan percetakan. Ketidakrelavanan pembayaran deviden
didasarkan pada pemikiran bahwa pada saat terdapat peluang investasi yang
menguntungkan namun deviden tetap dibayarkan, maka dana yang dikeluarkan oleh
perusahaan harus diganti dengan dana yang diperoleh dari pendapatan eksternal.
Padahal dana eksternal tersebut menimbulkan biaya pengembangan, sehingga adanya
biaya pengembangan menyebabkan keputusan menahan laba lebih baik daripada
membayar deviden.
4. Biaya
Transaksi dan Pembagian Sekuritas
Biaya
transaksi yang terjadi didalam penjualan sekuritas (surat berharga) cenderung
untuk menghambat proses arbitrasi. Para pemegang saham yang berkeinginan
mendapat laba sekarang, harus membayar biaya transaksi bila menjual sahamnya
untuk memenuhi distribusi kas yang mereka inginkan karena pembayaran devidennya
kurang. Pasar yang sempurna juga mengasumsikan bahwa sekuritas dapat dibagi
(divisible) secara tak terbatas. Namun kenyataannya bahwa unit sekuritas
terkecil adalah satu lembar saham. Hal ini akan menjadi alat untuk menghindari
penjualan saham sebagai pengganti deviden yang kurang. Sebaliknya para pemegang
saham tidak menginginkan pembayaran deviden untuk tujuan konsumsi. Hal ini
menunjukkan bahwa biaya transaksi dan masalah pembagian sekuritas tidak
menguntungkan para pemegang saham.
5. Pembatasan
Institusional
Hukum
sekaran membatasi jenis jenis daham biasa yang boleh dibeli para investor
institusional (lembaga) tertentu. Sering pemerintah melarang lembaganya untuk
investasi saham pada perusahaan yang tidak memberikan deviden. Misalnya
perusahaan auransi jiwa hanya boleh investasi saham yang selalu membayar
deviden secara kontinyu. Untuk itu perusahaan yang selalu membagi labanya
sebagai deviden, lebih disukai daripada perusahaan yang menahan labanya.
REFERENSI:
Dr. D. Harjito Agus, MSi., Drs.
Martono, SU, Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta,
2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar